Profil Dinas

1. Masa Awal dan Kolonial

Pangkalpinang awalnya berkembang sebagai kawasan permukiman yang terkait erat dengan aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini menjadi pusat administrasi dan ekonomi karena perannya dalam industri timah yang dikelola oleh pemerintah kolonial.

Struktur pemerintahan saat itu masih bersifat kolonial, di mana kekuasaan administratif dipegang oleh pejabat Belanda dengan dukungan elite lokal. Fungsi pemerintahan lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya dan pengendalian wilayah.

2. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Saat Jepang menduduki Indonesia, sistem pemerintahan di Pangkalpinang mengalami perubahan. Jepang menggantikan struktur kolonial Belanda dengan sistem militeristik yang lebih terpusat.

Pemerintahan difokuskan pada mobilisasi sumber daya untuk kepentingan perang, termasuk tenaga kerja dan hasil tambang. Meskipun singkat, masa ini memengaruhi struktur birokrasi lokal dan memperkenalkan pola administrasi yang lebih ketat.

3. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Pangkalpinang menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun, dinamika politik nasional, termasuk upaya Belanda untuk kembali berkuasa, turut memengaruhi stabilitas pemerintahan di daerah ini.

Secara bertahap, pemerintahan daerah mulai dibentuk sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

4. Pembentukan Pemerintahan Kota

Status Pangkalpinang sebagai daerah otonom semakin jelas ketika ditetapkan sebagai kota administratif dan kemudian menjadi kotamadya. Perkembangan ini tidak lepas dari meningkatnya peran Pangkalpinang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan di Provinsi Bangka Belitung.

Tonggak penting terjadi pada tahun 2000, ketika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi terbentuk. Sejak saat itu, Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibu kota provinsi, sehingga peran pemerintah kota menjadi semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

5. Era Otonomi Daerah

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diperbarui dengan regulasi berikutnya), Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan daerahnya.

Pemerintah kota dipimpin oleh wali kota dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Fokus pemerintahan bergeser ke:

• Peningkatan pelayanan publik
• Pembangunan infrastruktur
• Pengelolaan tata kota
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat

6. Perkembangan Pemerintahan Modern

Saat ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui:

• Digitalisasi layanan publik (e-government)
• Perencanaan pembangunan berbasis data
• Penguatan transparansi dan akuntabilitas
• Peningkatan partisipasi masyarakat

Sebagai ibu kota provinsi, Pangkalpinang juga berperan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di tingkat regional.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. 

Visi tersebut adalah “Pangkalpinang SMART 2029”

(SEIMBANG MAPAN AMANAH RUKUN TANGGUH) 

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembangunan yang SEIMBANG dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Mewujudkan perekonomian yang MAPAN melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan industri, penguatan sektor ekonomi kreatif,hilirisasi komoditas unggulan,serta peningkatan daya saing tenaga kerja.
3. Mewujudkan pemerintahan yang AMANAH dan profesional melalui birokrasi yang transparan dan bersintegritas, dengan layanan publik digital yang mudah diakses, serta kepemimpinan kolaboratif yang mengunjung etika jabatan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
4. Mewujudkan masyarakat yang RUKUN dan berdaya sebagai Pondasi stabilitas sosial,serta mengembangkan demokrasi lokal yang partisipatif melalui ruang publik yang aman, inklusif dan ramah.
5. Mewujudkan pembangunan sosial-budaya yang TANGGUH dan berkelanjutan melalui penguatan nilai-nilai budya lokal,penataan ruang yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kepedulian kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: “ SMART “ Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu misi ke-1 yaitu: Mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan melalui pemenuhan layanan dasar yang merata, didukung oleh pembangunan infrastruktur publik yang memadai, , serta menjamin akses setara bagi seluruh warga terhadap kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. dengan tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, dan Sasaran : Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan inklusif.

Tugas Pokok 

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal pinang dan kebijakan Walikota.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang di bidang perhubungan.
4. Penetapan rencana kerja Dinas Perhubungan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
6. Pelaksanaan perencanaan bidang perhubungan.
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhubungan di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.